Oleh: Ridho Seran
Malaka, – Setiap lima tahun sekali rakyat datang ke tempat pemungutan suara dengan satu harapan: memilih orang-orang yang akan menjadi suara mereka di parlemen. Rakyat percaya bahwa ketika mereka tidak bisa hadir di ruang sidang, akan ada anggota DPRD yang berbicara atas nama mereka. Itulah hakikat seorang wakil rakyat.
Namun sebuah pertanyaan pantas kita renungkan bersama: apakah suara rakyat benar-benar terdengar di ruang sidang DPRD Kabupaten Malaka?
Rakyat tidak menginginkan DPRD yang hanya hadir untuk memenuhi daftar absensi. Rakyat membutuhkan wakil yang berani berdiri, bertanya, mengkritik, dan menawarkan solusi. Sidang DPRD bukanlah tempat untuk sekadar mengangguk setuju, melainkan ruang untuk menguji setiap kebijakan agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Kritik yang pernah disampaikan Iwan Fals melalui lagu Wakil Rakyat masih terasa relevan hingga hari ini. Lagu itu bukan sekadar karya seni, tetapi pengingat bahwa seorang wakil rakyat harus menjaga keberanian dan independensinya.
Lihatlah kenyataan yang masih dirasakan masyarakat. Jembatan Nunponi, Kecamatan Malaka Timur menjadi salah satu infrastruktur yang diharapkan segera mendapat perhatian. Begitu pula ruas jalan Manlea–Kateri, yang hingga saat ini masih membutuhkan penanganan lebih baik.
Ketika akses transportasi terganggu, yang menanggung akibatnya bukan pejabat, melainkan petani yang kesulitan membawa hasil panen, pedagang yang menghadapi biaya distribusi lebih tinggi, siswa yang menempuh perjalanan ke sekolah, dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Jalan bukan hanya hamparan aspal. Jembatan bukan sekadar bangunan beton. Keduanya adalah urat nadi perekonomian. Ketika urat nadi itu terganggu, denyut ekonomi masyarakat ikut melemah.
Karena itu, rakyat berhak bertanya: di mana suara DPRD ketika persoalan-persoalan mendasar seperti ini masih menjadi keluhan masyarakat?
DPRD memiliki tiga fungsi utama: membentuk peraturan, menyusun anggaran bersama pemerintah daerah, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan inilah yang sering kali paling dinantikan masyarakat. Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Jika ada kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat, DPRD seharusnya tidak ragu menyampaikan kritik yang konstruktif. Loyalitas utama seorang wakil rakyat adalah kepada konstituen yang memilihnya, bukan kepada kepentingan politik sesaat.
Rakyat juga berhak mengetahui bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara efektif. Setiap perjalanan dinas, setiap studi banding, dan setiap kegiatan yang menggunakan uang publik sepatutnya memiliki manfaat yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan
Di era digital saat ini, banyak pengetahuan dapat diakses melalui teknologi. Karena itu, efisiensi anggaran perlu terus menjadi perhatian agar lebih banyak dana dapat diarahkan pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat.
Bayangkan jika anggaran yang dapat dihemat digunakan untuk mempercepat perbaikan jalan, membangun jembatan, memperkuat layanan kesehatan, atau membantu petani dan pelaku UMKM. Dampaknya akan jauh lebih nyata bagi kehidupan masyarakat.
Menjadi anggota DPRD bukan sekadar soal jabatan. Itu adalah amanah. Amanah untuk mendengar mereka yang sering kali tidak didengar, membela mereka yang tidak memiliki kekuasaan, dan memastikan pembangunan benar-benar menjangkau seluruh masyarakat.
Kabupaten Malaka membutuhkan DPRD yang aktif, kritis, dan berani. Wakil rakyat yang tidak takut menyampaikan pendapat demi kepentingan umum, meskipun pendapat itu tidak selalu populer.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak akan mengingat siapa yang paling sering duduk diam di ruang sidang. Rakyat akan mengingat siapa yang berani berdiri ketika kepentingan masyarakat membutuhkan pembela.
Semoga setiap keputusan yang diambil di gedung DPRD selalu berpijak pada satu pertanyaan sederhana: “Apakah keputusan ini benar-benar membawa manfaat bagi rakyat Malaka?”
Jika jawabannya adalah “ya”, maka kepercayaan masyarakat akan tetap terjaga. Namun jika tidak, sejarah dan rakyatlah yang akan memberikan penilaiannya.
