banner 468x60

Inggris Telah Menolak Menandatangani Perjanjian WHO Terkait Pandemi yang Akan Datang. Bagaimana Dengan Indonesia?

Avatar photo
banner 468x60

Pada bulan Maret 2021 lalu, sekelompok pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, mengumumkan inisiatif perjanjian baru mengenai kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi. Inisiatif ini telah dibawa ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan akan dinegosiasikan, dirancang, dan diperdebatkan oleh Badan Perundingan Antarpemerintah yang baru dibentuk.

Sebuah petisi di situs web Parlemen Inggris menyerukan agar Pemerintah “berkomitmen untuk tidak menandatangani perjanjian internasional apa pun mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan pandemi yang ditetapkan oleh WHO, kecuali perjanjian ini disetujui melalui referendum publik”. Petisi tersebut ditutup pada November 2022 dengan 156.086 tanda tangan, dan diperdebatkan di Parlemen pada 17 April 2023 .

banner 468x60

Petisi elektronik selanjutnya meminta Parlemen untuk “mengadakan pemungutan suara di parlemen mengenai apakah akan menolak amandemen IHR 2005”. Petisi Parlemen akan diperdebatkan pada tanggal 18 Desember 2023. Pemerintah menanggapi petisi ini pada tanggal 5 Mei 2023, dengan tanggapan yang diperbarui pada tanggal 4 Juli 2023, menjelaskan bahwa Inggris mendukung penguatan IHR dan proses amandemennya.

 

Pengarahan ini akan memberikan gambaran umum tentang latar belakang utama, kemajuan, dan perkembangan perjanjian ini pada tanggal 16 Mei 2024. Hal ini juga akan memberikan gambaran umum tentang amandemen paralel yang dilakukan terhadap Peraturan Kesehatan Internasional.

 

Apa yang diusulkan?
Dalam artikel ini, sebagaimana saya lansir dari The House of Comous Library, kelompok pemimpin tersebut mengatakan :

Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mendorong pendekatan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat, memperkuat kapasitas dan ketahanan nasional, regional dan global terhadap pandemi di masa depan. Hal ini termasuk meningkatkan kerjasama internasional untuk meningkatkan, misalnya, sistem peringatan, pembagian data, penelitian dan produksi lokal, regional dan global serta distribusi tindakan medis dan kesehatan masyarakat seperti vaksin, obat-obatan, diagnostik dan peralatan pelindung diri.

 

Dikatakan, Pasal tersebut mengakui ketentuan yang ada mengenai respons internasional yang terkoordinasi berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional , yang akan “mendasari perjanjian semacam itu”.

Pada bulan Oktober 2021, Kelompok Kerja Penguatan Kesiapsiagaan dan Respons WHO terhadap Keadaan Darurat Kesehatan (WGPR) menerbitkan laporan ‘zero draft’ yang menguraikan penilaian manfaat konvensi, perjanjian, atau instrumen internasional WHO yang baru mengenai kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi. untuk dipertimbangkan oleh Majelis Kesehatan Dunia. Laporan ini, antara lain, menyarankan bahwa inisiatif tersebut “dapat mencakup peningkatan komitmen politik tingkat tinggi dan pendekatan seluruh masyarakat, menangani kesetaraan, meningkatkan pendekatan One Health, dan memperkuat sistem kesehatan dan ketahanannya.”

Baca Juga :  Begini Cara Menyembuhkan Penyakit Anak Anjing, Kena Virus Parvo Yang Mematikan

Pada tanggal 29 November – 1 Desember 2021, Majelis Kesehatan Dunia (WHA) WHO bertemu dalam sesi khusus untuk membahas proposal tersebut dan langkah ke depan. Ini merupakan sidang istimewa yang kedua sepanjang sejarah Majelis.

Dalam sesi ini, WHA setuju untuk membentuk Badan Perundingan Antarpemerintah untuk merancang dan merundingkan “konvensi, perjanjian, atau instrumen internasional WHO lainnya mengenai pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.”

Apakah Inggris mendukung perjanjian tersebut?

Perdana Menteri Boris Johnson awalnya merupakan salah satu penandatangan artikel yang mengusulkan perjanjian tersebut .

Pada tanggal 27 Mei 2022, Pemerintah menanggapi petisi Parlemen, dengan menyatakan bahwa Pemerintah mendukung instrumen baru yang mengikat secara hukum “sebagai bagian dari pendekatan kooperatif dan komprehensif terhadap pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.”

 

Dalam Pertanyaan Mendesak di House of Commons pada tanggal 14 Mei 2024, Pemerintah Inggris mengindikasikan bahwa mereka tidak akan menandatangani perjanjian tersebut dalam bentuknya yang sekarang tetapi tidak secara eksplisit menyatakan alasannya.

 

Posisi akhir Inggris mengenai substansi perjanjian tersebut masih harus dilihat seiring berlanjutnya negosiasi.

Apa isi perjanjian itu?

Draf Nol perjanjian tersebut , yang dikenal sebagai Draf Nol WHO CA+, diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2023, dan dibahas pada pertemuan keempat Badan Perundingan Antarpemerintah antara tanggal 27 Februari 2023 dan 3 Maret 2023.

 

Versi publik terbaru ( PDF) dari teks negosiasi diterbitkan pada 22 April 2024.

Karena Zero Draft merupakan titik awal negosiasi, ketentuan substantif dan isi perjanjian terus berubah. Saat ini, para pihak sedang bernegosiasi mengenai isu-isu seperti: Definisi, cara, dan prosedur untuk menyatakan pandemi, dan apa arti sebenarnya hal ini dalam praktiknya bagi negara.

Bagaimana perjanjian ini dapat sejalan dengan Peraturan Kesehatan Internasional?

Prinsip-prinsip utama internasional yang akan memandu perjanjian ini, seperti hak asasi manusia, kedaulatan, kesetaraan, solidaritas, transparansi, akuntabilitas, dan banyak lagi.

Baca Juga :  Sah, Pasangan Capres Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Mendaftar Ke KPU

Banyak pertanyaan yang muncul, bagaimana mencapai kesetaraan dalam rantai pasokan global untuk produk-produk terkait pandemi, dan akses terhadap teknologi yang relevan,
Memperkuat ketahanan dan daya tanggap sistem kesehatan.
Bagaimana negara bagian dan WHO harus berkoordinasi dan bekerja sama dalam kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi.
Bagaimana mendanai inisiatif kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi.
Membentuk Badan Pengatur baru untuk perjanjian tersebut – COP atau Konferensi Para Pihak.
Masalah hukum umum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian, seperti amandemen, penarikan diri, dan penyelesaian sengketa.

Laporan menunjukkan bahwa isu-isu utama yang menjadi perdebatan dalam negosiasi adalah mengenai pembagian produk kesehatan terkait pandemi melalui donasi dan harga yang terjangkau/nirlaba untuk negara-negara berkembang, dan pembagian data patogen, yang dikenal sebagai Akses Patogen dan Pembagian Manfaat dan Sistem.

Hal ini tertuang dalam Pasal 12 teks perundingan perjanjian versi April 2024.

Akankah WHO diberi wewenang untuk menerapkan tindakan pembatasan?
Baik perjanjian yang diusulkan maupun amandemen Peraturan Kesehatan Internasional tidak mengusulkan penyerahan kekuasaan atau kedaulatan seperti ini kepada WHO.

Dalam Pertanyaan Mendesak di House of Commons pada tanggal 14 Mei 2024, Menteri Kesehatan Inggris dan Pelayanan Sekunder mengindikasikan bahwa “dalam keadaan apa pun kami tidak akan membiarkan WHO mempunyai wewenang untuk mengamanatkan lockdown. Hal itu tidak terpikirkan dan tidak pernah diusulkan.”

Pada bulan Mei 2024, juru bicara WHO mengatakan kepada The Guardian bahwa :

Klaim bahwa rancangan perjanjian tersebut akan menyerahkan kedaulatan kepada WHO dan akan memberikan wewenang kepada sekretariat WHO untuk memberlakukan lockdown atau mandat vaksin terhadap negara-negara adalah salah dan tidak pernah diminta atau diusulkan. Perjanjian ini tidak akan dan tidak bisa memberikan kedaulatan kepada WHO.

Laporan ini menjelaskan lebih lanjut dari mana kekhawatiran ini berasal, dan bagaimana negosiasi mengatasi potensi kebingungan dalam beberapa proposal.

Bagaimana hubungannya dengan Peraturan Kesehatan Internasional?
Bersamaan dengan pengembangan perjanjian kesiapsiagaan pandemi, WHO juga melakukan peninjauan terhadap Peraturan Kesehatan Internasional 2005 (IHR).

Sebagai bagian dari proses ini, lebih dari 300 amandemen telah diusulkan oleh Negara-Negara Pihak.

Baca Juga :  Ditlantas Polda Sumut Gelar Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke 68 Tahun

Amandemen ini harus ditinjau oleh Komite Peninjau mengenai amandemen Peraturan Kesehatan Internasional . Kerangka acuan (PDF) untuk Komite Peninjau ini merinci ruang lingkup kerja dan analisis yang diharapkan dilakukan oleh Komite terhadap usulan amandemen.

WHO juga telah menghasilkan Dokumen Referensi (PDF) yang berisi daftar usulan amandemen beserta rekomendasi teknis Komite Peninjau terhadap usulan tersebut.

Tanggal-tanggal penting dan kemajuan di masa depan
Menurut WHO, berikut ini adalah perkembangan dan pembaruan terkini dalam kemajuan perjanjian tersebut.

INB mengadakan pertemuan kelima pada bulan April 2023 .

INB menyampaikan laporan kemajuan kepada Majelis Kesehatan Dunia ke-76 pada Mei 2023.

Kelompok Penyusun INB bertemu pada bulan Juni 2023

INB mengadakan pertemuan keenam pada Juli 2023.

Pertemuan lebih lanjut atau sesi kelompok penyusunan diadakan pada bulan September , November , dan Desember 2023, yang mengarah pada publikasi usulan teks negosiasi Perjanjian Pandemi WHO .
Pada pertemuan penuh ketujuh pada bulan Desember 2023, INB merekomendasikan kelanjutan diskusi informal dengan Negara-negara Anggota.

 

Negara-negara Anggota akan mengusulkan amandemen teks lebih lanjut pada tanggal 15 Januari 2024 untuk dipertimbangkan pada pertemuan INB kedelapan (19 Februari – 1 Maret 2024). Sementara, pertemuan Kesembilan akan berlangsung pada 18-28 Maret 2024.
Pada saat artikel ini ditulis, belum ada tanggal lebih lanjut yang disebutkan secara resmi oleh WHO atau INB, namun Menteri Inggris Andrew Stephenson mengindikasikan di Parlemen pada tanggal 14 Mei 2024 bahwa putaran perundingan lebih lanjut akan dilakukan pada tanggal 16 dan 17 Mei dan 20 hingga 25 Mei.

Menjelang Majelis Kesehatan Dunia yang berlangsung pada 27 Mei hingga 1 Juni,
INB akan menyerahkan hasilnya untuk dipertimbangkan pada Majelis Kesehatan Dunia ke -77 pada Mei 2024.

(Ridho Seran)

banner 468x60
Penulis: Frido Primus SeranEditor: Frido Primus Seran
error: Content is protected !!