NTT – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT, menyelenggarakan kegiatan capacity building pada hari Rabu, 29 Oktober 2025, di Ruang Nembrala, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas TPID se-Provinsi NTT melalui diseminasi roadmap pengendalian inflasi nasional tahun 2025 – 2027, serta penyusunan program kerja pengendalian inflasi Provinsi NTT yang selaras dengan roadmap nasional.
Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, memungkinkan partisipasi dari TPID di seluruh wilayah Provinsi NTT. Acara ini menghadirkan dua pemateri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yaitu Bapak Moch. Edy Yusuf dan Bapak Josua Pasaribu.
Sesi pertama diisi oleh Bapak Moch. Edy Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Dalam paparannya, Bapak Edy menyoroti dinamika inflasi di NTT yang bervariasi antar wilayah. Beliau mencontohkan Waingapu yang mengalami deflasi, sementara Ngada mencatat inflasi di atas target. Fluktuasi harga pangan dan tarif angkutan, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, diidentifikasi sebagai faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga.
Bapak Edy mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah, seperti operasi pasar murah yang dilaksanakan di Kabupaten Sabu Raijua, sebagai wujud komitmen dalam menjaga stabilitas harga. Beliau menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, dan komitmen (SAK) antara seluruh pihak terkait untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Sesi kedua dipandu oleh Bapak Josua Pasaribu, Analis Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Sesi ini fokus pada diskusi dan koordinasi penyusunan roadmap TPID Provinsi NTT tahun 2025 – 2027. Bapak Josua menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang mengacu pada kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), serta pendetailan langkah konkret dan timeline pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi. Beliau berharap format dan framework TPID dapat menjadi acuan bagi TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyusun roadmap di daerah masing-masing.
Kegiatan capacity building ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas TPID se-Provinsi NTT dalam merumuskan dan melaksanakan program pengendalian inflasi yang efektif dan selaras dengan roadmap nasional. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:
Peningkatan Koordinasi: Memperkuat koordinasi antar instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Penguatan Sistem Informasi: Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
Intervensi yang Tepat Sasaran: Melakukan intervensi pasar yang tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pengendalian inflasi untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang efektif.
Dengan sinergi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, diharapkan inflasi di Provinsi NTT dapat terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(Kevin)
