Kupang — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan persetujuannya terhadap rencana perubahan status hukum Bank NTT menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan strategis yang dinilai penting untuk keberlanjutan dan kredibilitas lembaga keuangan daerah tersebut.
Fraksi PSI menekankan bahwa kejelasan struktur kepemilikan saham harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda di kemudian hari. Kejelasan ini dianggap krusial untuk menghindari potensi persoalan hukum serta menjaga stabilitas tata kelola perusahaan.
Selain itu, aspek transparansi dalam pengelolaan keuangan dan penyertaan modal daerah juga menjadi sorotan. PSI mendorong agar Bank NTT menerapkan keterbukaan informasi secara konsisten guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja institusi tersebut.
Terkait penyesuaian modal dasar dari Rp7 triliun menjadi Rp3 triliun, Fraksi PSI menilai langkah tersebut sebagai keputusan realistis. Namun demikian, mereka mengingatkan bahwa penyesuaian ini harus diiringi dengan strategi peningkatan performa agar Bank NTT tetap mampu bersaing di sektor perbankan.
Lebih lanjut, PSI menegaskan bahwa Bank NTT tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Peran bank daerah dinilai penting dalam mendorong inklusi keuangan di wilayah NTT.
Transformasi menjadi Perseroda juga diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, manajemen Bank NTT dituntut untuk menunjukkan komitmen yang kuat, termasuk dalam mencapai target dividen pada tahun 2026 sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Secara keseluruhan, perubahan status Bank NTT ini dipandang sebagai langkah strategis. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi tata kelola yang baik, transparansi, serta konsistensi dalam meningkatkan kinerja perusahaan demi mendukung pembangunan ekonomi daerah.
(Kevin)
