KUPANG – Kerja sunyi di balik meja akhirnya menampakkan hasilnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menandatangani persetujuan atas harga saham dan rasio price to book value (PBV) dalam kerja sama Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank NTT dan Bank Jatim, Senin (30/6).
Penandatanganan ini menjadi titik krusial dalam proses panjang penguatan modal Bank NTT. Dengan disahkannya kesepakatan ini, Bank NTT resmi memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp3 triliun yang ditetapkan OJK. Sebuah syarat vital agar bank daerah tidak terdegradasi statusnya dan tetap relevan di peta industri keuangan nasional.
Namun di balik proses administratif itu, ada campur tangan kuat dari sang gubernur. “Ini bukan sekadar transaksi bisnis. Ini adalah kerja politik pembangunan,” tegas Gubernur Melki Laka Lena usai menerima laporan akhir negosiasi. Saat itu, ia masih mengenakan kemeja keki lengan panjang—ciri khasnya saat memimpin agenda penting.
Melki tak hanya menandatangani, tapi memimpin langsung orkestrasi koordinasi antara Bank NTT, para pemegang saham pengendali, hingga jalur komunikasi dengan Bank Jatim. Ia memastikan proses tak hanya rampung, tapi juga tepat arah. “Setelah hari ini, Bank NTT akan lebih fokus pada pembiayaan sektor produktif: UMKM, pertanian, dan pariwisata,” tambahnya.
Langkah ini bukan hal baru bagi Gubernur Melki. Sejak dilantik, ia kerap menyuarakan pentingnya financial engineering yang progresif agar NTT tidak tertinggal dalam lompatan keuangan dan investasi nasional. Ia tak segan menyebut pendekatan ini sebagai pembangunan berbasis strategi likuiditas.
Kerja sama dengan Bank Jatim, menurutnya, tak sebatas penyelamatan modal. Tapi juga jembatan ekonomi antar daerah, peluang hilirisasi produk lokal, dan pengungkit pertumbuhan lapangan kerja. Semua dirancang dalam kerangka program One Village One Product (OVOP) dan gerakan Beli NTT.
Plt. Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, menyebut keterlibatan Gubernur Melki sebagai faktor penentu keberhasilan. “Tanpa fasilitasi langsung Bapak Gubernur, proses ini bisa tertunda berbulan-bulan,” tegasnya. Ia menjelaskan, dokumen hari ini merupakan tahap akhir sebelum permohonan resmi penyertaan modal ke OJK oleh Bank Jatim.
Landu Praing juga menyampaikan, penetapan harga saham oleh Gubernur Melki adalah langkah wajib sebelum penandatanganan Conditional Share Subscription Agreement (CSSA). “Setelah CSSA ditandatangani, Bank Jatim akan mengajukan izin ke OJK, dan Bank NTT resmi menyandang status modal inti Rp3 triliun,” jelasnya.
Langkah ini menandai babak baru dalam transformasi Bank NTT. Tak hanya memperkuat fondasi finansial, tetapi juga menjawab kebutuhan rakyat akan pembiayaan produktif yang mudah dijangkau. Ini penting, terutama di wilayah-wilayah terluar NTT yang kerap luput dari radar bank nasional.
“Kalau modal sudah kuat, kepercayaan publik akan tumbuh. Dan Bank NTT makin mampu hadir di tengah kebutuhan rakyat,” kata Melki. Ia menyebut, skema KUB ini juga memungkinkan transfer teknologi dan sistem manajemen antar bank yang berbeda kelas, namun tetap dalam semangat kemitraan.
Optimisme pun tumbuh di lantai atas Kantor Pusat Bank NTT. Di luar, langit Kupang putih oleh awan musim kemarau. Tapi di dalam ruangan rapat, mata para bankir, birokrat, dan pemangku kepentingan bersinar. Mereka menyaksikan dokumen yang bukan hanya berisi angka, tapi harapan ribuan pelaku usaha kecil di pelosok-pelosok NTT.
Di balik tanda tangan Gubernur Melki, tersimpan satu tekad: menjadikan bank daerah sebagai mesin penggerak ekonomi berbasis rakyat. Sebab bagi Melki, membangun ekonomi bukan dimulai dari pusat ibukota—tetapi dari desa-desa yang sedang menunggu peluang untuk bangkit.
Langkah besar ini memang belum bisa dirasakan hari ini. Tapi dengan modal kuat, arah jelas, dan kepemimpinan aktif, jalan kemandirian ekonomi NTT tampaknya mulai menemukan pijakan yang kokoh. Dan itu dimulai dari ruang rapat, lembar dokumen, dan niat politik yang tak main-main.
(Kevin)
