BITUNG – Ketegangan antara warga Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, dan pihak perusahaan tambang kembali mencuat menyusul aktivitas blasting di sekitar wilayah permukiman.
Warga menilai kegiatan tersebut menimbulkan dampak serius terhadap rasa aman dan kondisi tempat tinggal mereka.
Sejumlah warga menyampaikan bahwa getaran akibat peledakan dirasakan hingga ke dalam rumah, memicu kerusakan bangunan serta kekhawatiran berkepanjangan.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait jadwal dan pelaksanaan blasting.
Salah seorang warga Pinasungkulan Esty Ineke Sumilat mengungkapkan bahwa aktivitas peledakan telah berlangsung dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dan kembali dilakukan dengan jarak yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga.
“Getaran terasa sangat kuat dan berulang. Beberapa bagian rumah mengalami kerusakan. Yang paling berat adalah rasa takut, karena kami tidak tahu kapan blasting akan dilakukan,” ujarnya.
Ketidakpuasan warga kemudian bermuara pada aksi protes sebagai bentuk tuntutan agar perusahaan lebih memperhatikan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang. Kamis (05/02/2026).
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Persatuan Organisasi Lintas Agama dan Adat (POLA) Kota Bitung, Puboksa Hutahaean, Ia menilai aktivitas blasting telah melampaui batas kewajaran dan menunjukkan minimnya kepedulian perusahaan terhadap keselamatan warga di sekitar area tambang.
“Kami melihat langsung dan merasakan sendiri dampaknya. Dari jarak jauh saja getarannya terasa, apalagi rumah-rumah yang dekat. Ini bukan sekadar gangguan, tapi ancaman serius,” tegasnya.
Puboksa juga menyoroti dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, termasuk perubahan alur sungai dan kawasan lainnya. Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana lingkungan jika tidak segera ditangani.
“Perusahaan mengambil emas dari perut bumi, tetapi mengabaikan keselamatan masyarakat. Negara tidak boleh diam. Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, dan Kementerian HAM harus turun langsung,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas blasting, termasuk mempertimbangkan relokasi sementara warga guna mencegah jatuhnya korban.
“Jika tidak ada tindakan tegas, gelombang aksi masyarakat yang lebih besar akan turun ke perusahaan. Jangan tunggu bencana baru bertindak,” pungkasnya.
Sementara itu, pihak PT MSM/TTN melalui juru bicaranya Sinyo Rumondor menyampaikan bahwa perusahaan masih melakukan komunikasi dengan masyarakat guna mencari penyelesaian atas persoalan yang terjadi.
Perkembangan selanjutnya, menurut perusahaan, akan disampaikan setelah proses komunikasi dan evaluasi internal selesai dilakukan. (Lan)
