SIMALUNGUN – Situasi Darurat datang lagi menimpa Masyarakat Adat Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun (Sumut). Datangnya massa dari perusahaan TPL berbondong-bondong memasuki wilayah adat Dolok parmonangan. (Senin, 02 Des 2024)
Menurut warga sekitar bahwa tujuan massa dari TPL tersebut untuk merusak/menebang pohon yang berdiri tepat dilokasi umbul atau sumber air masyarakat Dolok parmonangan. Melihat tindakan ini tentunya masyarakat adat dolok parmonangan tidak rela sumber air nya dirusak sehingga Masyarakat Adat berusaha melarang dan menghentikan aktivitas TPL yang merugikan masyarakat.
Namun etika masyarakat melarang tindakan tersebut, justru beberapa masyarakat mengalami perlakuan kekerasan dan luka-luka yang dilakukan dari pihak PT TPL.
Sebelumnya, pada tanggal 20 November 2024 Komnas HAM datang berkunjung ke Dolok parmonangan, dan masyarakat juga sudah mengadukan hal ini ke Komnas HAM agar ikut serta dalam melindungi sumber air minum yang berada di wilayah adat Dolok Parmonangan.
Dalam pertemuan tersebut Komnas HAM sendiri pun mengiyakan dan sangat mendukung agar lokasi tersebut tidak dirusak.
Pemuda adat masyarakat Marinir Siallagan dan masyarakat adat Dolok Parmonangan mengatakan ada kekesalan,
” Kekesalan yang dimaksud dimana hutan lindung atau sumber mata air yang kami jaga dan kami pertahankan selama ini akhirnya berhasil dihancurkan perusahaan. Dan kami berharap supaya tindakan dan aktivitas perusahaan ini tidak dilanjutkan” ungkap Marinir Siallagan.
Marinir Siallangan juga menjelaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan pernah surut walaupun menyakitkan.
” Walaupun memang tipis harapan supaya ini terjaga. Karena sudah terbukti sakitnya perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan ini, yang akhirnya dirampas juga. Namun semangat kami tidak akan pernah surut” imbuhnya.
Roganda Simanjuntak dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga berharap kepada pimpinan Polri harus turun tangan untuk mengusut tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak PT TPL dan juga kekerasan yang diduga juga dilakukan oknum aparat polisi di lokasi.
” Agar tidak ada anggapan publik bahwa pihak PT TPL kebal hukum ketika melakukan kekerasan. Karena tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat sudah berulang.” ungkap Roganda Simanjuntak.
(Herman Nababan)
