BITUNG – Dalam rangka mencari solusi dan langkah strategis apa yang nantinya di ambil Pemerintah Kota Bitung kedepan dalam menghadapi defisit anggaran besar
Wakil Wali Kota Bitung, yang juga Walikota Terpilih Hengky Honandar, SE., bersama dengan tim, mengadakan audiensi dengan Kepala Perwakilan dan Korwas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (27/12/2024).
Audiensi yang digelar di ruang kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Utara ini mengangkat berbagai isu penting yang di bicarakan.
Turut hadir dalam Audensi ini Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung Hi Ramlan Ifran, Give Mose, SSTP., Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut, Dr. Sunny Rumawung.
Dalam pertemuan tersebut di bicarakan bagaimana mekanisme yang benar mengenai pembayaran hak – hak para pegawai seperti Gaji, TPP, dana duka, insentif hamba Tuhan, BPJS, serta pembayaran utang pihak ketiga pada tahun mendatang.
Kepala BPKP dan Korwas memberikan banyak arahan serta masukan yang konstruktif, termasuk terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke depan.
Hadir dalam audensi Dr. Sunny Rumawung selaku Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut, mengapresiasi dan mendukung langkah yang diambil oleh Wali Kota terpilih Hengky Honandar. SE
- “ Berharap kedepan di bawah kepemimpinan pemerintahan yang baru yakni Hengky Honandar dan Randito Maringka (HH-RM), nantinya dapat mensejahterakan masyarakat Kota Bitung dan memastikan hak-hak pegawai dibayar tepat waktu,” katanya
Selain itu Kepala BPKP juga menyarankan agar Pemerintah Kota Bitung, melalui Wali Kota yang baru nantinya segera menyampaikan persoalan terkait defisit anggaran ini ke Kementerian Dalam Negeri melalui Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan dukungan dan solusi lebih lanjut.”Katanya
“Dengan langkah proaktif ini, diharapkan pemerintahan baru Kota Bitung dapat memberikan pelayanan maksimal dan menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal,” Pungkas Kepala BPKP.
(Ramlan)
