Samosir
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten Samosir menggelar Rapat Koordinasi, Evaluasi dan tindak lanjut rencana penurunan stunting di Aula Kantor Bupati Samosir, 14/12/2023
Rakor dibuka Ketua TPPS diwakili SAB Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, Rudi SM Siahaan. Dihadiri Ketua TP. PKK Kab. Samosir, Ny. Rohana M. Sitanggang, Dandim 0210 TU diwakili Serka Dirtono Sihotang, OPD, Kemenag, para Camat, Kepala Puskesmas, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Samosir.
Rakor digelar untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi antara TPPS mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa dalam akselerasi penurunan stunting serta menyinkronkan program antara bidang dan lintas sektoral.
Staf Ahli Bupati (SAB) Bidang Pemerintahan Rudi SM.Siahaan, mengatakan percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen, koordinasi dan kolaborasi dibarengi dengan usaha inovatif sehingga tidak monoton. Untuk itu diharapkan TPPS mulai dari Kabupaten sampai ketingkat desa harus bertanggung jawab dalam penanganan stunting kedepan. Menyiapkan data yang akurat sesuai kondisi nyata dilapangan. Para Camat dan Kepala Desa diharapkan Menyinkronkan data dari P3AP2KB dengan kondisi dilapangan, sehingga dalam APBDes, penurunan stunting dapat menjadi skala prioritas dan didanai oleh desa.
“Melaksanakan suatu program harus berangkat dari data, jangan main-main dengan data, dengan data yang akurat maka hasilnya akan dapat terukur. Satu data untuk mencapai sasaran yang tepat” Tegas Rudi
Lebih lanjut dikatakan, penyelesaian kasus stunting tidak dapat dilakukan sendiri akan tetapi diperlukan kolaborasi antara lapisan masyarakat dengan OPD dan lintas sektoral, sehingga fokus memberikan intervensi program bagi seluruh sasaran yang beresiko stunting yaitu calon pengantin, ibu hami, ibu menyusui, Baduta dan Balita.
Dalam kesempatan tersebut, Rudi menyampaikan 10 Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi pakar gizi dalam penurunan stunting yaitu, pertama segera merujuk anak yang kekurangan gizi rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan intensif, kedua, Pemkab/OPD terkait mengembangkan model pertanian modern, ketiga, edukasi gizi, KB, PHBS dan bahaya pestisida, keempat melakukan analisi tindak lanjut data surveilance gizi bersumber dari E-PPGBM dan Elsimil, kelima, melakukan kunjungan langsung kepada sasaran yang diragukan stunting, gizi buruk, lingkungan rumah kurang bersih, keenam membuat regulasi penurunan stunting sesuai kebutuhan daerah, ketujuh, melaksanakan pengukuran tinggi badan serentak dengan alat ukur akurat, kedelapan, melakukan kegiatan Dashat menggunakan PMT Lokal dari dana desa,kesembilan, melakukan audit kasus stunting menggunakan form pencatatan secara profesional, kesepuluh mendokumentasikan praktik cegah stunting dengan baik.
Memasuki akhir semester II, TPPS diharapkan mempersiapkan laporan dan isian konvergensi Aksi Bangda yang akan dijadikan gambaran baik keberhasilan, kekurangan, hambatan dan tantangan kedepan sebagai acuan untuk penyempurnaan percepatan penurunan stunting.
Kadis P3AP2KB, Friska Situmorang mengatakan program Dapur Sehat (Dashat) dari BKKBN untuk tahun 2024 tidak ada. Menurutnya program tersebut sangat penting untuk penurunan stunting, maka diharapkan, program Dashat dapat kembali dilaksanakan melalui anggaran dana desa. “Dinas Sosial perlu membuat sebuah regulasi penggunaan Dana desa untuk penurunan stunting” kata Friska.
Ketua TP. PKK, Ny. Rohana M. Sitanggang meminta TPK, Bidan Desa dan petugas Posyandu lebih aktif, termasuk PNS untuk peduli memberikan penjelasan tentang stunting kepada masyarakat. Menggugah hati masyarakat sehingga paham memanfaatkan hasil pertanian untuk kebutuhan anak.
Sementara itu, Wakapolres, ST. Panggabean berharap komunikasi aktif agar stunting di Kabupaten Samosir menurun. Polres Samosir siap dan akan membantu petugas dilapangan dengan mengerahkan Bhabinkamtibnas demi generasi penerus yang sehat. Hal yang sama disampaikan Batuud Koramil Pangururan Serka Dirtono Sihotang, bahwa TNI siap membantu penurunan stunting melibatkan Babinsa.
