Labuhanbatu
Menyakitkan mata, Kontras tajam terlihat dalam alokasi anggaran pembangunan di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sementara SD Negeri 22 Panai Tengah di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu terus mengalami kerusakan yang bertambah parah, dapat membahayakan keselamatan siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar, kantor Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Rantau Prapat tahun 2024 sudah mendapat dana hibah Rp 2 Miliar, kembali tahun 2025 ini mendapat dana hibah Rp 2 Miliar untuk Rehap/ Pemeliharaan Gedung di Kantor Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dari APBD Pemda Labuhan Batu. Kode RUP : 59918497.
Kondisi memprihatinkan SD Negeri 22 Panai Tengah sudah beberapa tahun terakhir menjadi sorotan publik dan pegiat sosial setempat, laporan dan dokumentasi menunjukkan bahwa begitulah keadaan bangunan sekolah tersebut, berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan : tampak atap yang menganga, bocor bocor disana sini, jendela rusak, kayu pada lapuk, dinding retak, meubeler tidak layak pakai, memaksa puluhan siswa dan guru belajar di bawah ancaman bahaya struktural, terutama disaat musim hujan tahun ini.
Seorang tokoh pemuda dari masyarakat sekitar Rizky, menyatakan keprihatinannya.
“Anak anak di Dusun Bunut ini adalah generasi penerus bangsa, tapi mereka harus menanggung resiko belajar di gedung reot sejak tahun 2019, masyarakat sudah sering bersuara, akan tetapi pembangunan selalu di tunda. Padahal, kebutuhan dasar pendidikan adalah prioritas utama.” Ujarnya kepada awak media ini, Rabu ( 19/11/2025 )
Ditengah keterpurukan fasilitas pendidikan dasar di sekolah tersebut, publik dikejutkan dengan kabar alokasi dana yang signifikan untuk kantor Kejaksaan Negeri Rantau Prapat. Berdasarkan data yang diperoleh, tahun 2025 dana hibah sebesar Rp 2 Miliar dari APBD Pemda Kabupaten Labuhan Batu dikucurkan untuk kepentingan rehabilitasi dan Pemeliharaan di kantor Kejaksaan Negeri.
Meskipun revitalisasi kantor penegakan hukum adalah hal yang penting, kontrasnya alokasi ini memicu pertanyaan besar dari berbagai pihak mengenai prioritas anggaran Pemerintah Daerah.
Pertanyaan besar muncul, mengapa Pemda lebih memprioritaskan Rehap bangunan di Kejaksaan Negeri Rantau Prapat daripada memperbaiki SD Negeri 22 Panai Tengah yang rusak parah ? Apakah ini contoh dari kebijakan yang tidak pro rakyat ? Apakah Pemda Labuhan Batu sangat berkewajiban mengucurkan dana hibah yang tidak sedikit setiap tahun kepada Kejaksaan Negeri yang secara Vertikal memiliki anggaran tersendiri ? Bukankah anggaran Kejaksaan Negeri sudah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat ? Apakah dana hibah untuk sinergi dan “Kondusifitas”?
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa Pemda Labuhan Batu bersama DPRD Kabupaten Labuhan Batu harus segera meninjau ulang prioritas belanja modalnya.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Jika anak-anak kita tidak memiliki tempat belajar yang aman dan layak, bagaimana kita mengharapkan kualitas sumber daya manusia yang baik ? Kucuran dana miliaran untuk rehabilitasi dan Pemeliharaan di kantor Kejaksaan yang seharusnya menjadi mitra pengawasan, sementara Sekolah Dasar ( SD ) dari tahun ke tahun dibiarkan hancur, adalah ironi yang menyakitkan.” Tegasnya
Rilis berita ini bertujuan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu bersama DPRD Kabupaten Labuhan Batu untuk segera mengambil tindakan nyata.
Masyarakat menuntut agar anggaran yang telah disahkan dapat direalokasikan atau ditambah, guna memastikan perbaikan darurat dan permanen untuk SD Negeri 22 Panai Tengah dapat segera dilakukan.
Masyarakat berharap, alokasi dana yang berimbang dan adil dapat segera diterapkan, demi memastikan bahwa fasilitas pendidikan dasar, yang memang merupakan hak konstitusional warga negara tidak lagi menjadi korban dari kebijakan anggaran yang timpang.
