banner 468x60

Bupati Samosir Terima Sertifikat BMD Saat Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah 

Avatar photo
banner 468x60

 

Samosir – Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengikuti Rapat Koordinasi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah di Provinsi Sumatera Utara, bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara (26/10/2023.

 

Turut hadir Forkopimda Samosir antara lain Ketua DPRD Kabupaten Samosir Sorta E. Siahaan, mewakili Kapolres Samosir, Kasat Reskrim Natar Sibarani, mewakili Kajari, Kasi Pisdus Asor Siagian, selain itu turut juga dihadiri Kepala BPN Samosir Rizki Kurniawan.

Pj. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menyampaikan Pemerintah provinsi Sumatera Utara terus Mempercepat good government dan clear government dalam sistem pemerintahannya. Beliau juga berharap semua kegiatan bebas dari korupsi antara lain dalam sertifikasi tanah, pengelolaan pendapatan asli daerah, pemanfaatan air bawah tanah dan lainnya.

Baca Juga :  Pemerintah Samosir bersama DPRD Samosir laksanakan Program Bunga Desa di Desa Sideak Kecamatan Palipi 

 

“Untuk itu kami membutuhkan bantuan, khusunya KPK RI. Semoga seluruh rencana dapat direalisasikan secara nyata untuk kebaikan Sumatera Utara,” pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam sambutannya yang sekaligus membuka rapat koordinasi menjelaskan, rapat koordinasi dilaksanakan untuk memanage Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa supaya memiliki pemikiran dan tujuan yang sama.

 

“Saya berharap agar koordinasi ini tetap berjalan supaya tidak terjadi disharmoni, kalau koordinasi tidak berjalan dengan baik pasti banyak laporan-laporan kepada pihak ke BPKP, Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan dan kalau koordinasinya baik maka rakyat akan merasakan bahwa negara hadir”, ungkapnya.

Baca Juga :  Bupati Gunungkidul Sunaryanta menyerahkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah tahap II Tahun 2023 untuk Masyarakat Kurang Mampu

 

Nurul Gufron juga menyampaikan,

ada empat hal yang perlu dibenahi agar korupsi tidak terjadi, pertama sistem layanan publik yang baik, kedua kejelasan, ini terkait syarat-pengurusan ijin, ketiga akuntabel, artinya pertanggungjawaban harus terukur dan rasional, dan yang terakhir transparansi.

 

Seusai pelaksanaan rapat koordinasi yang dilanjut dengan diskusi panel, perwakilan Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertifikat BMD kepada Bupati Samosir dan seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera utara.

Baca Juga :  Ketua DPC SPRI Kaur Kritik Tata Kelola Perizinan Tambak Udang Yang Tidak Teratur

 

Turut hadir mendampingi Bupati Samosir Pj Sekda, Rita Tavip Megawati, Inspektur, Marudut Sitinjak, Kepala BPKPD Melva Siboro, dan Mewakili Kadis Kominfo samosir Togarma Naibaho.

banner 468x60
Penulis: BP Editor: BP
error: Content is protected !!