NTT – Kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), dan Bentoel Group menghasilkan Program Bangun Karya yang sukses memberdayakan 10 UMKM di NTT. Program ini hadir sebagai bagian dari kampanye keberlanjutan Bangun Bangsa untuk mendukung UMKM sektor makanan olahan, kosmetik, dan obat tradisional.
Kepala Badan POM RI, Irjen Pol. Dr. Jayadi, menegaskan bahwa lembaganya mendukung penuh inisiatif yang tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keamanan dan mutu produk UMKM. “Legalitas bukan hanya soal izin, tapi jaminan mutu bagi masyarakat,” tegasnya dalam sambutan.
Program Bangun Karya mencakup edukasi, pelatihan, serta bantuan sarana produksi agar pelaku UMKM dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM, termasuk pembangunan rumah produksi sesuai standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sebagai syarat percepatan perizinan.
Dian Widyanarti, Head of Corporate and Regulatory Affairs Bentoel Group, menyatakan bahwa melalui program ini, pihaknya ingin memastikan UMKM di daerah seperti NTT memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk berkembang dan bersaing di pasar nasional maupun global.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan yang inklusif sangat penting untuk menciptakan dampak sosial berkelanjutan. Selain itu, Bentoel Group juga mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan industri tembakau yang telah memberi kontribusi signifikan bagi ekonomi nasional.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melki Laka Lena, menyambut baik inisiatif ini. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan kunci memperkuat ekonomi daerah dari akar rumput, sesuai dengan semangat One Village, One Product (OVOP) yang sedang digalakkan di NTT.
Sejak diluncurkan pada Mei 2024, Bangun Karya telah menjadi wadah strategis yang menjembatani kebutuhan pelaku usaha lokal dengan dukungan teknis dan regulasi dari pemerintah dan mitra swasta, menciptakan sinergi nyata dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Program ini telah menjangkau empat daerah prioritas, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Alor, dan memberikan edukasi kepada lebih dari 300 pelaku usaha mikro dan kecil.
Salah satu capaian utama program ini adalah pendampingan intensif bagi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi serta penerapan standar keamanan pangan, kosmetik, dan obat tradisional, sebagai langkah awal menuju daya saing nasional.
Program Bangun Karya pun diharapkan dapat menjadi model replikasi nasional, dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan unsur pemerintah, regulator, dan sektor swasta dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui UMKM.
Inisiatif seperti Bangun Karya menunjukkan bahwa dengan dukungan dan sinergi yang tepat, pelaku UMKM di wilayah terpencil pun mampu menembus batas dan mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
(Kevin)
