Lembata – Lewoleba, wakil Ketua II DPRD Lembata, Langobelen Gewura Fransiskus, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah terkait buruknya pelayanan air minum oleh PDAM Lembata. Ia menyebut pemerintah gagal total memenuhi kebutuhan dasar rakyat, bahkan terkesan lebih sibuk mengurusi rekrutmen pegawai PDAM yang sarat dugaan kolusi dan nepotisme.
“Air minum adalah kebutuhan pokok. Kalau ini saja tidak bisa diurus, bagaimana bisa bicara pembangunan? Pemerintah dan Direktur PDAM sebaiknya mundur bersama. Keduanya telah gagal menjalankan mandat rakyat,” tegas Gewura, Jumat (26/7).
Menurutnya, air yang mengalir ke rumah warga di Lewoleba bukan hanya kotor dan berlumpur, tapi juga mengandung kapur dalam kadar tinggi. “Ini persoalan bertahun-tahun. Tapi pemerintah seperti tuli. Masyarakat teriak, DPRD bicara, tapi tak ada satu pun langkah nyata,” ucapnya geram.
Gewura menduga, alih-alih fokus membenahi PDAM dan kualitas air, pemerintah justru sibuk membahas “diam-diam” proses rekrutmen pegawai yang sebelumnya dinilai sarat penyimpangan. “Kami punya data soal dugaan nepotisme itu. Tapi bukannya dievaluasi, malah mau dipaksakan lanjut,” tandasnya.
Lebih jauh, Gewura membeberkan bahwa Lembata adalah kabupaten yang sangat bergantung pada dana pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menurun, bahkan tingkat kemandirian fiskal jeblok dari 7 persen (2022) menjadi hanya 4 persen di 2024. “Kalau air saja tidak bisa disediakan dengan baik, bagaimana bisa kita berharap PAD naik?” katanya.
Ia menilai, situasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tengah “terlena dalam euforia Pilkada”, tanpa konsep aktual untuk mengelola daerah. “Lembata ini bukan milik satu-dua elite. Ini milik rakyat! Sudah cukup kami sabar, jangan uji kesabaran publik terus-menerus,” ujarnya lantang.
Gewura juga menegaskan, kegagalan PDAM tidak bisa hanya ditimpakan kepada direkturnya. “PDAM itu milik pemerintah, dan pemerintah adalah Kuasa Pemilik Modal (KPM). Jadi kalau Direktur gagal, itu artinya pemerintah juga gagal,” katanya.
Menanggapi desakan itu, Direktur PDAM Lembata, Lambertus Ola Hara mengakui bahwa persoalan utama adalah belum adanya Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM). Ia mengklaim telah membawa usulan pembangunan IPAM ke pemerintah pusat, namun terbentur kesiapan lahan dan DED dari pemerintah daerah.
Lambertus juga mengungkapkan kekecewaannya atas sikap sebagian pihak yang menuntut dirinya mundur tanpa menilai akar persoalan. Ia menyebut PDAM Lembata masih kecil dan bergantung penuh pada infrastruktur yang dibangun pemerintah melalui APBD dan APBN.
Lebih tajam lagi, Lambertus mempertanyakan mengapa isu kerugian perusahaan yang sudah diaudit oleh auditor keuangan justru tidak pernah menjadi perhatian. “Kenapa fokusnya ke saya pribadi? Ada apa sebenarnya? Saya siap evaluasi terbuka. Mari kita bongkar semua biar perusahaan ini berdiri di atas pondasi yang kuat,” tandasnya.
Polemik ini semakin panas, dan publik pun menanti, apakah pemerintah berani mengambil langkah tegas membenahi PDAM, atau justru terus membiarkan warga Lembata minum air berlumpur sambil menonton drama birokrasi yang tak berujung.
(Kevin)
