Labuan Bajo – Angin segar berhembus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam sebuah acara yang penuh semangat kolaboratif, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) resmi menyerahkan izin edar kepada puluhan produk UMKM lokal, sebagai bagian dari dukungan terhadap program unggulan Pemerintah Provinsi NTT, One Village One Product (OVOP).
Bertempat di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPOM RI beserta jajaran eselon II, Gubernur NTT, Bupati Manggarai Barat, kepala UPT BPOM wilayah NTT, para kepala OPD provinsi dan kabupaten, serta berbagai pemangku kepentingan dari sektor terkait.
Mengusung tema “Sinergi BPOM dan Pemprov NTT: Penyerahan Izin Edar Produk UMKM Dukung Program OVOP NTT”, acara ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara regulator pusat dan pemerintah daerah dalam memberdayakan ekonomi lokal berbasis potensi desa.
Lebih dari sekadar seremoni, penyerahan izin edar ini adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan pendampingan teknis, pelatihan keamanan pangan, hingga sertifikasi produk. UMKM yang terlibat kini tak hanya memiliki produk unggulan, tetapi juga telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
Program OVOP sendiri telah dicanangkan sejak Mei 2025 oleh Pemerintah Provinsi NTT sebagai upaya strategis membangkitkan ekonomi desa. Setiap desa didorong untuk fokus pada satu produk unggulan, yang memiliki potensi pasar luas dan berbasis sumber daya lokal.
Dukungan BPOM terhadap program ini tidak main-main. Melalui unit pelaksana teknisnya, BPOM secara aktif membina UMKM di sektor pangan olahan, kosmetik, hingga obat tradisional. Hasilnya, puluhan produk kini telah layak edar secara legal dan siap bersaing di pasar nasional, bahkan internasional.
Antusiasme peserta yang hadir menunjukkan harapan besar terhadap pengembangan UMKM lokal. Para pelaku usaha, kader pangan aman, perwakilan sekolah dan komunitas pasar semua turut menyambut momen ini dengan optimisme dan semangat kolaborasi.
Kepala BPOM RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini selaras dengan misi BPOM dalam memperkuat sektor usaha rakyat, khususnya UMKM, agar mampu menciptakan produk berkualitas, aman, dan berdaya saing tinggi. “Ini adalah bagian dari perjalanan besar menuju kemandirian ekonomi bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTT menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mendukung UMKM. Ia menyampaikan bahwa program OVOP tidak akan berhasil tanpa dukungan teknis dan regulasi yang memadai dari lembaga pusat seperti BPOM.
Dengan langkah ini, diharapkan semakin banyak UMKM di NTT yang mampu “naik kelas”—memiliki produk yang legal, bermutu, dan siap ekspor. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi model pengembangan UMKM berbasis potensi lokal dengan pendekatan keamanan pangan yang menyeluruh.
(Kevin)
