Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Agus Raharjo menilai revisi undang-undang KPK terjadi karena tidak terlepas dari keputusannya menolak perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi Untuk menghentikan kasus korupsi e-ktp yang menjerat Setya Novanto
Hal tersebut disampaikan Agus Raharjo pada sebuah wawancara eksklusif dalam program acara TV yang tayang pada Kamis, 30 November 2023 malam
Adapun Setnov diketahui pada saat kasus E-KTP tengah diusut KPK, dia menjabat sebagai ketua DPR RI. Selain itu, di saat yang sama Setnov juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar Partai Politik yang mendukung pemerintahan Jokowi.
Belakangan Setnov ditetapkan sebagai tersangka mega proyek E-KTP yang merugikan negara Rp.2,3 Triliun pada 17 Juli 2017.
Agus mengungkapkan bahwa pada saat itu memang sudah ada upaya untuk menjadikan KPK sebagai alat kekuasaan. Namun, upaya tersebut tidak berhasil lantaran KPK saat itu masih independen dan tidak berada dalam rumpun eksekutif atau di bawah presiden.
“Kita masih bisa menjangkau atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan presiden” kata Agus dalam wawancara dengan Rosi
Agus menceritakan, kemudian dirinya dipanggil menghadap Presiden Jokowi, saat itu, Agus mengaku sempat merasa heran karena dipanggil sendirian tanpa empat komisioner KPK lainnya.
“Saya terus terang pada waktu kasus E-KTP, saya dipanggil sendiri oleh Presiden. Saya heran biasanya memanggil berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang Wartawan,” ucap Agus
“Di sana, begitu saya masuk Presiden sudah marah karena baru saya masuk beliau sudah teriak “hentikan!”
Ketua KPK periode 2015-2019 itu mengaku, awalnya merasa bingung maksud kata hentikan yang diucapkan Presiden Jokowi, namun akhirnya ia mengerti bahwa maksud ucapan itu agar dirinya menghentikan kasus E-KTP yang menjerat Setnov
“Saya heran yang dihentikan apanya setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suara Hentikan itu adalah kasus Setnov ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus E-KTP,” ucap Agus
Namun Ia pun mengaku tak menuruti perintah Jokowi untuk menghentikan pengusutan kasus tersebut, mengingat pemerintah penyidikan atau sprindik telah diterbitkan
“Saya bicara apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu. saat itu di KPK tidak ada SP3 tidak mungkin saya memberhentikan itu,” ujarnya
“Karena tugas di KPK seperti itu makanya kemudian tidak saya perhatikan saya jalan terus.”
Setelah kejadian itu, kata dia, terjadilah revisi undang-undang KPK yang memuat ketentuan mekanisme seperti yang bisa menyetop perkara penyidikan di KPK. Selain itu KPK tak lagi independen karena berada di bawah presiden.
“Intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada kemudian di bawah Presiden karena mungkin pada waktu itu Presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah kok nggak mau apa mungkin begitu” kata Agus
