KUPANG – Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur memastikan sebanyak 12 paket pekerjaan jalan dan jembatan tahun anggaran 2026 resmi berjalan. Seluruh proyek ditargetkan rampung tepat waktu dengan komitmen menghadirkan jalan nasional
Kepala Satker PJN Wilayah II BPJN NTT, Fahrudin, menjelaskan dari total 12 paket pekerjaan yang diprogramkan, sebanyak 10 paket preservasi jalan dan jembatan telah terkontrak sejak 13 Februari 2026 dengan masa pelaksanaan hingga 31 Desember 2026. Sementara satu paket jembatan lainnya juga telah terkontrak pada Februari 2026 dan bahkan sudah rampung dikerjakan.
“Secara umum seluruh paket sudah berproses. Bahkan satu paket jembatan telah selesai. Progresnya on track sesuai jadwal,” tegas Fahrudin, Rabu (25/2/2026).
Total nilai kontrak penanganan 12 paket tersebut mencapai Rp179 miliar. Paket dengan nilai terbesar berada di Kabupaten Alor sebesar Rp27 miliar, sedangkan paket terkecil untuk pekerjaan jembatan bernilai sekitar Rp5 miliar.
Fahrudin menambahkan, seluruh IJD (Instruksi Jalan dan Jembatan) telah diselesaikan. Khusus di Alor, sebagian anggaran dialokasikan untuk sewa lahan masyarakat guna membuka jalur alternatif selama proses pengerjaan jalan dan jembatan penghubung berlangsung.
“Karena ini jalan nasional dan prasarana vital, mobilitas warga tidak boleh terhenti. Maka kami siapkan jalan alternatif melalui skema sewa lahan,” jelasnya.
Salah satu paket strategis adalah penggantian total Jembatan Lenone di Desa Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pekerjaan dilakukan dengan membongkar jembatan lama dan membangun ulang dengan lebar sesuai standar jalan nasional karena kondisi eksisting mengalami penyempitan (bottle neck).
“Ini bukan pemeliharaan berkala, tetapi penggantian total. Jembatan lama dibongkar dan dilebarkan agar memenuhi standar teknis,” ungkapnya.
Jembatan dengan bentang 10 meter tersebut ditargetkan rampung dalam enam bulan, terhitung Februari hingga Juli 2026. Namun, pihaknya optimistis pekerjaan dapat selesai lebih cepat apabila tidak ada kendala sosial di lapangan.
“Harusnya tidak selama itu karena bentangnya hanya 10 meter. Mudah-mudahan tidak ada gesekan di masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui tantangan utama di lapangan berkaitan dengan negosiasi harga sewa lahan masyarakat yang kerap memicu perbedaan pendapat. Namun, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pemerintah daerah, termasuk Pemda Alor, agar pekerjaan berjalan lancar.
“Pembangunan jalan nasional saat ini tidak disertai pembebasan lahan. Untuk jembatan hanya sewa lahan sementara. Semua tergantung kesepakatan penyedia jasa dan pemilik lahan,” tegasnya.
Di Pulau Pantar, ruas Kabir–Baranusa juga terus dikebut. Sisa sekitar lima kilometer pada segmen Baranusa–Kabir ditargetkan tuntas tahun 2026 melalui sistem overlay berkala. Saat ini pekerjaan preservasi telah dimulai dengan cutting dan penutupan lubang di sejumlah titik.
Fahrudin menargetkan kondisi jalan nasional di wilayah NTT mencapai status “non zero hole” atau tanpa lubang sebelum Ramadan.
“Lebaran tinggal menghitung hari dan mobilitas masyarakat pasti meningkat. Kami berkomitmen memastikan jalan nasional di NTT zero lubang agar perjalanan aman dan nyaman,” pungkasnya.
Dengan progres yang terus dipacu serta koordinasi lintas pihak yang intensif, tahun 2026 menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur jalan nasional di NTT demi memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
(Kevin)
