Kupang — Progres penanganan jalan di wilayah Timor terus berjalan. Satuan Pelaksana Jalan Nasional (SPJN) 2 NTT kini tengah menangani 13 paket pekerjaan yang mencakup berbagai kegiatan preservasi dan penanganan longsoran di sejumlah ruas strategis. Beberapa titik bahkan memerlukan penanganan darurat untuk menjaga konektivitas masyarakat.(18 Juni 2025)
“Ada 13 paket, ada preservasi masing-masing PPK. Yang membedakan di beberapa PPK itu ada paket longsoran,” jelas seorang pejabat teknis dari SPJN2. Menurutnya, di PPK 2.5 terdapat tiga paket, sedangkan PPK 2.4 menangani satu paket longsoran dan dua paket preservasi dalam satu pengelolaan.
Meski jenis pekerjaan tahun ini relatif sama seperti tahun sebelumnya, namun pendekatannya cukup berbeda. “Konsepnya mungkin agak berbeda dengan tahun ini. Tapi kita sebagai ASN, sebagai aparatur negara, harus tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa seberapa pun anggaran yang dialokasikan, harus digunakan secara optimal dan penuh tanggung jawab.
Para pekerja di lapangan mengikuti arahan pimpinan dan tetap menyampaikan laporan sesuai kondisi aktual. “Yang penting laporan-laporan kita sesuai dengan kondisi di lapangan. Buktinya sekarang masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan jalan itu dengan baik,” tambahnya.
Salah satu kasus darurat adalah di ruas Soe–Niki-Niki yang sempat nyaris putus akibat longsor. Penanganan sementara dilakukan dengan membangun tangga darurat dan memperkeras jalan sebagai fitur perkuatan, sambil menunggu penyelesaian permanen.
“Penanganan kita pakai bronjong dengan geotekstil dan perkerasan jalan. Mudah-mudahan satu bulan ke depan bisa selesai, jadi masyarakat tidak terganggu,” ungkapnya. Namun demikian, tantangan di lapangan masih cukup besar, terutama karena kondisi cuaca yang kerap hujan.
Pihak SPJN2 juga sudah mengingatkan kepada seluruh PPK untuk meningkatkan langkah preventif. “Kita minta PPK untuk lakukan pemeliharaan di lapangan. Kalau pun longsor terjadi, kita sudah antisipasi, karena sebagian besar memang di luar kuasa kita akibat kondisi alam yang ekstrem,” katanya.
Adapun dari sisi anggaran, PPK 2.1 menangani satu paket preservasi senilai Rp7,2 miliar, sedangkan PPK 2.2 mengelola dua paket preservasi di kawasan kota dengan nilai Rp5,4 miliar. Semua paket tersebut masuk dalam strategi perawatan jalan nasional agar bisa terus dimanfaatkan oleh masyarakat.
Untuk PPK 2.3, pelaksanaan menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja), sedangkan di PPK 2.4, total anggaran yang dikelola mencakup Rp7,1 miliar untuk dua paket preservasi dan satu paket longsoran. “Dana untuk longsoran sekitar Rp2,6 miliar, dan kami berusaha maksimal agar jalan tetap berfungsi,” kata pejabat terkait.
SPJN2 terus berupaya menjalankan amanah pimpinan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan jalan dan jembatan tepat waktu, dengan kualitas yang optimal. “Kami hanya berharap masyarakat bisa mendukung proses pekerjaan dan bersabar. Semua ini demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
(Kevin)
